TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN BAKU PADA POLIS ASURANSI JIWA

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN BAKU PADA POLIS ASURANSI JIWA

di KOTA DENPASAR

Oleh:

Kadek Hita Kartika Sari

I Gusti Nyoman Agung

I Ketut Markeling

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAKSI

Manusia dalam hidupnya selalu memiliki risiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam

kehidupannya serta menimbulkan kerugian, baik itu risiko kehilangan nyawa, kehilangan

harta kekayaan, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainnya. Untuk mengurangi risiko

tersebut upaya yang dapat dilakukan yaitu asuransi. Tujuan dari asuransi adalah menutup

suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang belum dapat ditentukan

semula akan terjadi atau tidak. Perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya

menerapkan perjanjian baku pada polis asuransinya. Penerapan kalusa-klausa tertentu pada

polis asuransi merupakan penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha dalam pembatalan

perjanjian sepihak.

Kata Kunci: pembatalan, perjanjian baku, polis, dan asuransi jiwa

ABSTRACT

In their life humans always faced with risk, something that threaten their life and make

them suffer losses, the risk can be losing of life, losing moen, accident, fire and many other.

To reduce that risk people can use insurance. The purpose of insurance is to cover the loss

from an event that cann’t be predicted before. Insurance company use a standard contract

in their contract. The usage of fixed agreement in their contract is against abolition of

agreement.

Keyword : abolition, standard contract, polis and life insurance

I. PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan proteksi terhadap jiwa dan harta benda yang dimiliki

seseorang mendorong berkembangnya perusahaan-perusahaan asuransi nasional ataupun

gabungan dengan investor asing untuk saling menawarkan solusi investasi terbaik kepada

masyarakat. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik yaitu pihak penanggung

                            mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada

pihak tertanggung dan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada

pihak penanggung. 1 Perkembangan di Indonesia dalam bidang asuransi tidak lepas dari

peranan hukum sebagai landasan bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan usaha sendiri.

Untuk kesederhanaan pelaku usaha asuransi dalam menjalankan usahanya kerap

menerapkan perjanjian baku. Definisi perjanjian baku menurut Sudikno Mertokusumo yang

memandang suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

berdasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan akibat Perjanjian baku berasal dari bahasa inggris yaitu standard contract. Perjanjian baku

merupakan merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk

formulir. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memberikan definisi perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat

yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan

dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh

konsumen. Ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam

bentuk akta yang disebut polis. Bunyi pasal tersebut memberikan kesan seolah-olah

perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak, padahal polis

bukan syarat mutlak tetapi hanya merupakan alat bukti adanya perjanjian. Pasal 257 KUHD

menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ditutup, hak-hak

dan kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak

saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Walaupun polis belum terbit, perjanjian

asuransi jiwa tetap berlaku apabila telah ditutup dan dapat dibuktikan dengan bukti lain

yaitu dengan bentuk kwitansi pembayaran premi. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk

mengetahui dampak perjanjian baku pada polis asuransi jiwa dan tanggung jawab

perusahaan asuransi terhadap pembatalan perjanjian baku pada polis asuransi jiwa

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum

empiris. Penelitian hukum empiris adalah adanya kesenjangan antara das solen dengan das

sein atau kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Dalam penulisan ini bersifat

deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada dengan apa adanya,

sebagaimana hasil yang dilakukan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Dampak Penggunaan Perjanjian Baku Pada Polis Asuransi Jiwa di Kota

Denpasar

Perjanjian baku pada polis asuransi jiwa memuat ketentuan yang harus dipahami oleh

konsumen sebelum konsumen menyetujui perjanjian tersebut. Pada perjanjian baku polis

tersebut memuat ketentuan dan aturan yang dikelompokan kedalam beberapa bagian besar.

Abdulkadir Muhammad mengatakan dalam kontrak baku konsumen harus menerima

segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut, walaupun akibat hukum itu merugikan

konsumen tanpa kesalahannya. Disini konsumen dihadapkan pada suatu pilihan yaitu

menerima dengan besar hati.3

Berdasarkan hasil penelitian di Perusahaan Asuransi Jiwa Allianz, AJB Bumiputera

1912 dan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) memperoleh jawaban sebagai berikut: menurut

Bapak Nanda Arief Feranto.,SE sebagai bussines director Allianz dampak positif polis

yaitu sebagai bukti otentik karena polis merupakan ketentuan yang pasti, sedangkan

dampak negatif adalah pemegang polis tidak dapat ikut menentukan isi perjanjian dan tidak

ada tawar menawar. Menurut Bapak A.A.K Parwata sebagai Kepala seksi pertanggungan

Jiwasraya dampak polis yaitu sebagai bukti otentik atas jaminann penanggung untuk

menggantikan kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. Sedangkan menurut

Ibu Eva Farida Natalia, SS salah satu pegawai Administrasi AJB Bumiputera dampak

positif dari polis yaitu terdapat keterangan dan ketentuan yang jelas mengenai jaminan dari

produk tersebut. Dampak negatif dari polis yaitu pemegang polis tidk dapat mengubah

masa pembayaran asuransi.

2.2.2

Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa atas Pembatalan Perjanjian Baku

Pada Polis

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan polis

atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan

suatu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat

menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya,

kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus

haknya. 4 Perjanjian seharusnya dilaksanakanm sesuai isi perjanjian, sehingga tidak

menimbulkan gangguan ataupun halangan. Akan tetapi pada waktu yang tidak dapat

dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya.

Berdasarkan hasil penelitian di perusahaan asuransi Allianz, AJB Bumiputera dan

Jiwasraya mendapatkan jawaban mengenai asas itikad tidak baik dan terhentinya

pembayaran premi oleh pemegang polis. Asas itikad tidak baik dari pemegang polis maka

otomatis perjanjian batal. Menurut Bapak Nanda Arief Feranto.,SE sebagai bussines

director Allianz dan Ibu Eva Farida Natalia, SS salah satu pegawai Administrasi AJB

Bumiputera, terhentinya pembayaran premi jika ada nilai tunai maka perusahaan

memberikan pilihan yaitu menerima nilai tunai, mengubah polis menjadi polis asuransi

bebas premi, dan pinjaman otomatis. Sedangkan menurut Bapak A.A.K Parwata sebagai

Kepala seksi pertanggungan Jiwasraya apabila memiliki nilai tunai yang besarnya melebihi

jumlah tunggakan yang memiliki sisa, maka sisa itu yang akan dibayarkan.

III. KESIMPULAN

1. Dampak perjanjian baku pada polis asuransi jiwa Allianz, AJB Bumiputera 1912, dan

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif

yaitu sebagai bukti otentik dari suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung,

sedangkan dampak negatifnya yaitu pemegang polis tidak dapat menentukan isi

Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Ke IV, Citra Aditya Bhakti,

Bandung, Hal 59.

perusahaan.

2. Tanggung jawab Allianz terhadap itikad tidak baik yaitu penanggung berkewajiban

mengembalikan premi yang telah diterima dengan pengurangan biaya-biaya lain apabila

asuransi berjalan kurang dari dua tahun. Tanggung Jawab AJB Bumiputera 1912

terhadap itikad tidak baik yaitu penanggung tidak membayar suatu apapun. Dan

tanggung jawab PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) terhadap itikad tidak baik yaitu tidak

membayar suatu apapun kecuali hal tersebut tidak dilakukan dengan sengaja.

Sedangkan mengenai terhentinya pembayaran premi pemegang polis, tanggung jawab

perusahaan asuransi jiwa Allianz, AJB Bumiputera 1912, dan PT. Asuransi AJB 1912

mengenai terhentinya pembayaran premi yang belum memiliki nilai tunai maka

perusahaan tidak membayarkan suatu apapun, dan apabila memiliki nilai tunai maka

perusahaan asuransi Allianz dan AJB bumiputera 1912 memberikan pilihan kepada

pemegang polis dalam penyelesaian pembayaran, sedangkan PT. Asuransi Jiwasraya

(Persero) akan membayarkan apabila nilai tunai yang besarnya melebihi jumlah

tunggakan yang memiliki sisa, maka sisa itu yang akan dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenai Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1992, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,

Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Ke IV, Citra Aditya

Bhakti, Bandung.

Purwosutjipto, H.M.N., 1990, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Cetakan

ke III, Djambatan, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaran Usaha Perasuransian

NAMA KELOMPOK

1. DINA NOVAYANTI            22212166
2. DEWI KARTIKA                  21252950
3. NIKEN MIA LESTARI        25212315
4. MITA ANGGRAINI             24212606